JAKARTA - Upaya Indonesia mempertahankan dominasi pasar udang di Amerika Serikat terus diperkuat melalui kolaborasi lintas lembaga, terutama dalam memastikan keamanan produk dari kontaminasi radioaktif.
Respons cepat pemerintah terhadap persyaratan ketat AS membuat proses sertifikasi udang bebas Cesium-137 (Cs-137) kini melibatkan lembaga riset nasional untuk menjamin validitas dan kredibilitas uji mutu.
Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) resmi menggandeng Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) guna melaksanakan tata laksana pengujian Cs-137 sebagai syarat penerbitan Health Certificate (HC) bagi produk udang ekspor ke AS. Kolaborasi ini semakin mempertegas keseriusan Indonesia dalam menjaga standar keamanan pangan internasional.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP, Ishartini, menegaskan bahwa BRIN telah memenuhi seluruh kriteria sebagai laboratorium penguji yang disetujui oleh otoritas pangan AS.
"Untuk mendukung operasionalisasi skema sertifikasi udang bebas Cs-137 sebagai syarat ekspor ke AS, maka pengujian sampel untuk uji Cs-137 kami percayakan kepada laboratorium BRIN yang berkompeten dan telah mendapatkan approval FDA (US Food and Drug Administration)," ujarnya di Jakarta, Rabu.
Kolaborasi KKP–BRIN Perkuat Standar Pengujian Udang Ekspor
Penandatanganan kerja sama ini menjadi tahapan lanjutan setelah sebelumnya KKP bekerja sama dengan Badan Pengawas Tenaga Nuklir (Bapeten). Keterlibatan dua lembaga yang memiliki mandat dalam ketenaganukliran menambah bobot kredibilitas skema sertifikasi.
Menurut Ishartini, proses sertifikasi bebas Cs-137 meliputi scanning dan testing yang dilakukan oleh lembaga berkompeten seperti BRIN dan Bapeten. Hasil pengujian tersebut menjadi prasyarat bagi penerbitan HC oleh KKP.
Ia menjelaskan bahwa KKP telah menugaskan Inspektur Mutu terlatih untuk memastikan pelaksanaan official control sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk Import Alert #99-52 yang dikeluarkan otoritas pangan AS.
Dengan langkah ini, KKP memastikan setiap produk udang yang dikirim ke AS memenuhi standar keamanan pangan internasional tanpa celah, sehingga potensi hambatan dagang dapat diminimalkan.
Ruang Lingkup Kerja Sama: Dari Pengujian Hingga Pemanfaatan Laboratorium
Kerja sama antara KKP dan BRIN mencakup berbagai aspek teknis yang dirancang untuk menjamin keandalan proses sertifikasi. Lingkup kegiatan tersebut meliputi penyediaan materi uji, pemindaian, serta pengujian konsentrasi radioaktif pada hasil perikanan.
Selain itu, kedua lembaga juga sepakat untuk saling bertukar dan memanfaatkan data atau informasi, menggelar pelatihan terkait metode pemindaian, serta memperluas penggunaan laboratorium untuk kegiatan pengujian radioaktif.
Kolaborasi ini juga mencakup pendayagunaan tenaga ahli untuk penyusunan rekomendasi regulasi maupun pedoman teknis. Dengan demikian, sertifikasi bebas Cs-137 dapat terus berkembang seiring perkembangan teknologi dan regulasi global.
Langkah ini dinilai sebagai bentuk sinergi lintas sektor yang memperkuat industri perikanan nasional, khususnya dalam mendukung percepatan ekspor udang.
Indonesia Masih Kuasai Pasar Udang AS
Indonesia tercatat sebagai salah satu dari tiga negara pengekspor udang terbesar ke AS. Posisi strategis ini menjadikan upaya penguatan sistem pengujian Cs-137 sangat penting, mengingat AS memberlakukan persyaratan ketat terhadap keamanan pangan.
Bagi Indonesia, mempertahankan pasar ini berarti menjaga kontribusi signifikan dari ekspor udang terhadap devisa negara serta keberlanjutan usaha para pelaku sektor perikanan.
KKP memastikan seluruh proses produksi ikan dan udang tetap mengikuti standar sanitasi, higiene, dan keamanan pangan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono sebelumnya menegaskan bahwa pihaknya menjalankan sembilan skema sertifikasi serta menerbitkan HC mutu untuk pemenuhan persyaratan negara tujuan ekspor.
Peningkatan Layanan Sertifikasi Demi Perdagangan Internasional yang Lancar
Sinergi yang dibangun antara KKP, BRIN, dan Bapeten menunjukkan bahwa Indonesia berkomitmen menyediakan layanan sertifikasi berkualitas tinggi yang sesuai dengan standar global. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, proses verifikasi keamanan radioaktif pada udang ekspor dapat berjalan lebih cepat, akurat, dan kredibel.
Penguatan tata laksana ini diproyeksikan mampu menurunkan risiko penolakan produk di pasar AS, sekaligus menciptakan kepastian bagi pelaku industri pengolahan dan eksportir udang nasional.
Melalui kerja sama ini, pemerintah ingin memastikan bahwa produk Indonesia tidak hanya aman tetapi juga mampu bersaing dalam rantai pasok global yang mengutamakan kualitas.
