JAKARTA - Isu maraknya beras impor ilegal kembali mencuri perhatian publik, terutama setelah sejumlah temuan terjadi di Sabang dan Batam.
Kejadian ini muncul di tengah kondisi disparitas harga beras yang kian melebar, sehingga menimbulkan kekhawatiran akan dampaknya terhadap stabilitas pasar dan para pelaku usaha dalam negeri.
Fenomena ini menghadirkan tantangan tersendiri bagi pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasokan dan harga. Namun di tengah gejolak tersebut, Perum Bulog memilih tetap fokus pada mandat utamanya, yakni memastikan ketersediaan cadangan beras dan menyalurkannya sesuai kebutuhan masyarakat.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arwakhudin Widiarso, menegaskan bahwa pihaknya tidak dalam kapasitas memberikan penjelasan terkait selisih harga yang mencolok antara beras impor ilegal dengan beras lokal. Menurutnya, hal tersebut sudah berada di luar ranah tugas Bulog sebagai operator cadangan pangan pemerintah.
Bulog Fokus pada Stok CBP dan Stabilitas Harga
Bulog memastikan bahwa persediaan beras saat ini berada dalam level yang sangat memadai. Keberadaan stok besar ini menjadi penyangga penting untuk mengantisipasi gejolak harga di tengah maraknya gangguan pasokan, termasuk temuan impor ilegal.
"Stok beras Bulog saat ini ada sebanyak 3,8 juta ton yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara di lebih dari 1.500 unit gudang BULOG seluruh Indonesia," ujar Arwakhudin kepada Kontan.co.id, Senin (17/11/2025).
Dengan total stok yang mencukupi, Bulog terus menjalankan penyaluran Cadangan Beras Pemerintah (CBP). Mekanisme distribusi ini dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu program Bantuan Pangan serta program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
"Penyaluran CBP baik melalui program Bantuan Pangan dan SPHP terus dilakukan, sesuai penugasan yang diberikan oleh pemerintah melalui Bapanas," tambah Arwakhudin.
Temuan Beras Ilegal Terus Berulang di Perbatasan
Di sisi lain, temuan beras impor ilegal terus menjadi sorotan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali mengumumkan penangkapan 40 ton beras impor ilegal yang masuk melalui sebuah pelabuhan di Batam. Penemuan ini menambah daftar kasus serupa setelah sebelumnya terungkap 250 ton beras ilegal di kawasan Sabang.
"Kami komunikasi dengan Pak Pangdam Kepri, Kapolda Kepri, Walikota dan Pak Dandim setempat, kami ucapkan terima kasih karena bertindak cepat mengamankan beras 40 ton," kata Amran dalam konferensi pers di kantornya, Selasa.
Kronologi temuan beras impor ilegal ini menunjukkan bahwa modus penyelundupan masih memanfaatkan titik-titik perbatasan dan kawasan perdagangan bebas. Pemerintah menilai permasalahan ini bukan sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga ancaman bagi rantai pasokan nasional dan kesejahteraan petani.
Ancaman terhadap Semangat Petani dan Produksi Nasional
Amran menyoroti bahwa masuknya beras ilegal berpotensi melemahkan motivasi 115 juta petani di Indonesia. Padahal, pemerintah telah menggelontorkan berbagai upaya untuk meningkatkan produktivitas, termasuk perbaikan regulasi dan penyaluran bantuan.
"Kita ada bantuan anggaran, harga pupuk juga turun 20%, bantuan benih, alat mesin sehingga petani kita bisa semangat tanam," ujar Amran.
Ia menegaskan bahwa peredaran beras ilegal dapat mengguncang harga di tingkat petani. Ketika produk luar negeri masuk tanpa kontrol dengan harga jauh lebih murah, posisi petani sebagai produsen utama akan terganggu dan berisiko menurunkan pendapatan mereka.
Karena itu, pemerintah memperkuat koordinasi lintas sektor untuk memastikan keberlanjutan produksi dalam negeri. Sejalan dengan arahan Presiden, Indonesia telah menetapkan larangan impor beras pada tahun ini setelah produksi nasional melampaui target.
Komitmen Pemerintah Jaga Kemandirian Beras
Menurut Amran, keputusan melarang impor beras bukan hanya isu regulasi, melainkan simbol komitmen menjaga martabat bangsa. Pemerintah ingin memastikan Indonesia tidak bergantung pada pasokan negara lain ketika produksi sudah mencukupi kebutuhan.
"Jadi bukan lagi sesuai regulasi atau tidak sesuai, tapi ada yang jauh lebih besar karena kita juga bicara kesejahteraan petani," jelasnya.
Dengan keberadaan stok besar di Bulog, upaya pemerintah dalam menjaga harga, serta penegakan hukum di perbatasan, tujuan besar menjaga kemandirian pangan nasional diharapkan tetap berada di jalur yang tepat.
Meski tantangan berupa maraknya beras ilegal masih muncul, sinergi antar lembaga menjadi kunci utama memperkuat ketahanan beras Indonesia.
